Apakah WALHI Desak Evaluasi Izin dan Penghentian Ekspansi Konsesi di Aceh?

Laju perluasan kawasan industri ekstraktif dan perkebunan monokultur skala besar di wilayah barat Indonesia kini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Pemberian izin konsesi baru yang tidak terkontrol mengancam keutuhan tutupan hutan primer yang tersisa, sekaligus memicu meningkatnya frekuensi konflik agraria antara warga desa dan perusahaan pemegang izin. Menanggapi situasi yang kian mendesak ini, desakan pembekuan izin gencar disuarakan oleh WALHI Dumai demi menyelamatkan kawasan hutan lindung dari ancaman pembukaan lahan masif yang merusak keseimbangan alam.

Evaluasi terhadap seluruh izin usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang telah diterbitkan merupakan langkah krusial yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah pusat dan daerah. Banyak konsesi ditemukan beroperasi di luar batas wilayah yang diizinkan, menelantarkan lahan produktif, atau tidak mematuhi kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL. Pembekuan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti melanggar hukum merupakan tindakan tegas yang mutlak diperlukan untuk mengembalikan tata kelola hutan yang berkeadilan.

Penghentian sementara (moratorium) ekspansi konsesi baru menjadi instrumen penting untuk memberi waktu bagi pemerintah dalam menata ulang tata ruang kawasan hutan berdasarkan peta rawan bencana dan fungsi ekologis. Perluasan area industri yang terus dipaksakan tanpa memperhitungkan batas daya dukung lingkungan hanya akan memperparah krisis ekologis dan memiskinan masyarakat lokal yang kehilangan akses terhadap tanah dan hutan mereka. Pengutamaan hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan hutan desa harus menjadi paradigma baru dalam pembangunan.

Sikap tegas menuntut penghentian perluasan izin usaha yang merusak ekosistem hutan ini terus digaungkan oleh WALHI Pekanbaru melalui riset advokasi dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada kementerian terkait. Penyelamatan kawasan Hutan Ekosistem Leuser dan wilayah konservasi lainnya harus dijadikan tolok ukur utama dalam penilaian kinerja pembangunan pemerintah daerah. Sinergi antara perlindungan alam dan kesejahteraan warga merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.

Di samping penghentian izin baru, penguatan skema Perhutanan Sosial dan Hutan Adat menjadi solusi konkret dalam mengembalikan hak kelola masyarakat atas ruang hidup mereka. Ketika warga lokal diberikan kepastian hukum untuk mengelola hutan secara lestari, tingkat deforestasi terbukti dapat ditekan secara signifikan dibanding kawasan yang dikuasai oleh korporasi besar. Kebijakan ini sekaligus menjadi sarana pendorong pengentasan kemiskinan di sekitar kawasan hutan.

Secara keseluruhan, desakan evaluasi izin dan penghentian ekspansi konsesi industri merupakan jalan terbaik untuk menghentikan laju kehancuran lingkungan di Sumatra. Solidaritas advokasi lingkungan yang ditunjukkan oleh WALHI Batam menegaskan bahwa keselamatan bumi dan hak-hak warga adalah hukum tertinggi yang wajib dilindungi oleh negara. Melalui evaluasi transparan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, masa depan hutan dan keselamatan rakyat Indonesia dapat terus terjaga secara lestari.