Bagaimana WALHI Aceh Soroti Bencana Ekologis Akhir 2025 Jadi Bukti Kondisi Kritis?

Rentetan bencana hidrometeorologi seperti banjir bah, tanah longsor, dan krisis air bersih yang melanda berbagai kawasan pemukiman akhir-akhir ini menjadi alarm keras bagi daya dukung lingkungan. Maraknya kejadian bencana alam tersebut bukanlah fenomena cuaca semata, melainkan hasil akumulasi dari perusakan hutan hulu dan alih fungsi lahan yang melampaui batas kemampuan alam. Sorotan tajam atas fenomena ini terus digelorakan oleh WALHI Padang yang menegaskan bahwa bencana ekologis berkepanjangan adalah bukti riil bahwa kondisi alam sudah berada dalam taraf sangat kritis dan membutuhkan pemulihan darurat secara masif.

Hilangnya tutupan hutan primer di daerah tangkapan air menyebabkan hilangnya fungsi alami tanah dalam menyerap dan menahan laju air hujan. Ketika hujan lebat turun, volume air yang melimpah langsung meluncur deras membawa lumpur dan kayu gelondongan menuju kawasan pemukiman di dataran rendah. Dampak finansial dan sosial yang ditanggung oleh warga sangat luar biasa besar, mulai dari kehilangan tempat tinggal, rusaknya lahan pertanian, hingga ancaman krisis kesehatan akibat sanitasi yang buruk paska-bencana.

Kondisi ini diperparah oleh masih diberikannya izin-izin baru bagi industri ekstraktif di wilayah rawan bencana tanpa melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Eksploitasi alam yang berlebihan demi mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek kerap memindahkan beban kerugian ekologis kepada masyarakat rentan di tingkat tapak. Kebijakan tata ruang yang longgar dan minim penegakan hukum menjadi pemicu utama berulang siklus bencana ekologis saban tahunnya.

Pernyataan keprihatinan atas krisis daya dukung lingkungan ini juga disuarakan secara lantang oleh WALHI Padangpanjang melalui desakan moratorium izin industri ekstraktif di seluruh wilayah hulu sungai. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan lindung harus segera dilakukan oleh pemerintah secara transparan. Langkah tegas ini sangat diperlukan untuk menghentikan deforestasi dan memberi waktu bagi alam untuk melakukan regenerasi secara alami.

Selain peninjauan kembali atas izin usaha, alokasi anggaran daerah untuk program reforestasi dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) harus ditingkatkan secara signifikan. Pendekatan restorasi berbasis masyarakat menjadi pilihan terbaik karena melibatkan warga lokal secara langsung dalam menanam kembali pohon-pohon endemik pelindung erosi. Melalui pelibatan masyarakat tapak, keberlanjutan program pemulihan hutan dapat lebih terjamin dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, fenomena bencana ekologis berulang menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ekosistem hutan kita sedang memanggil bantuan darurat dari semua pihak. Sinergi advokasi daerah yang diperlihatkan oleh WALHI Pariaman menegaskan perlunya perubahan fundamental dalam tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Penyelamatan kawasan hulu hutan harus dijadikan prioritas utama dalam seluruh perencanaan pembangunan nasional demi keselamatan jiwa dan ruang hidup rakyat.